Pancasila Setelah Upacara Selesai

Oleh: Alfinnor Effendy — Setiap tahun, di tanggal 1 Juni, kita kerap melaksanakan kegiatan yang nyaris serupa. Di halaman kantor pemerintahan, sekolah, kampus, hingga berbagai institusi, ramai-ramai digelar upacara peringatan hari lahir Pancasila dengan penuh khidmat.

Teks Pancasila dibacakan, pidato kebangsaan disampaikan, dan media sosial dipenuhi kutipan para pendiri bangsa. Pada hari itu, Pancasila seolah hadir di mana-mana.

Pertanyaannya, apa yang terjadi setelah upacara selesai?

Pertanyaan tersebut  penting diajukan karena sering kali Pancasila lebih banyak hadir sebagai simbol daripada sebagai kesadaran.

Ia menjadi tema peringatan, tetapi belum sepenuhnya menjadi cara berpikir. Ia dibicarakan dalam forum-forum resmi, tetapi tidak selalu menjadi pertimbangan dalam mengambil keputusan.

Dalam kondisi seperti itu, Pancasila berisiko mengalami apa yang disebut filsuf Jerman, Jürgen Habermas, sebagai “krisis legitimasi”; yakni ketika nilai yang secara formal diterima masyarakat tidak lagi memiliki daya hidup yang cukup kuat dalam praktik sosial sehari-hari.

Padahal, sejak awal kelahirannya, Pancasila tidak dimaksudkan hanya sebagai dokumen politik. Ia adalah hasil pergulatan intelektual, kebudayaan, dan moral para pendiri bangsa dalam mencari titik temu di tengah keberagaman Indonesia.

Pancasila lahir bukan dari ruang yang homogen, melainkan dari perbedaan yang berhasil dikelola menjadi kesepakatan bersama.

Di sinilah letak keistimewaan Pancasila. Ia bukan ideologi yang dibangun di atas dominasi satu kelompok terhadap kelompok lain. Ia merupakan konsensus kebangsaan yang mengakui keberagaman sebagai kenyataan sekaligus kekuatan.

Karena itu, ketika Indonesia menghadapi tantangan baru berupa polarisasi sosial, menguatnya politik identitas, hingga budaya digital yang cenderung memecah ruang dialog, sesungguhnya relevansi Pancasila justru semakin besar.

Sayangnya, perkembangan zaman menunjukkan gejala yang patut dicermati. Di tengah kemajuan teknologi komunikasi, kemampuan manusia untuk saling memahami justru sering mengalami kemunduran.

Media sosial yang seharusnya memperluas ruang percakapan publik kerap berubah menjadi arena saling menyerang.

Perbedaan pandangan politik dianggap ancaman. Kritik dipahami sebagai permusuhan. Bahkan, tidak jarang identitas agama dan budaya dijadikan instrumen untuk memperkuat sekat-sekat sosial.

Fenomena ini menunjukkan bahwa persoalan bangsa hari ini bukan semata-mata krisis informasi, melainkan krisis kebijaksanaan.

Kita memiliki akses pengetahuan yang melimpah, tetapi belum tentu memiliki kedewasaan dalam mengelolanya. Kita semakin terhubung secara digital, tetapi belum tentu semakin dekat secara sosial.

Dalam konteks tersebut, Pancasila sesungguhnya menawarkan fondasi etis yang sangat relevan.

Sila Ketuhanan Yang Maha Esa mengajarkan bahwa keberagamaan harus melahirkan penghormatan terhadap martabat manusia.

Sila Kemanusiaan yang Adil dan Beradab menegaskan pentingnya adab dalam kehidupan publik.

Sila Persatuan Indonesia mengingatkan bahwa identitas kebangsaan harus berada di atas kepentingan kelompok yang sempit.

Sila Kerakyatan menuntut demokrasi yang berorientasi pada musyawarah dan kebijaksanaan, bukan sekadar perebutan kekuasaan.

Sedangkan sila Keadilan Sosial mengingatkan bahwa pembangunan tidak boleh hanya menghasilkan pertumbuhan, tetapi juga pemerataan.

Pemikiran tersebut sejalan dengan gagasan Benedict Anderson tentang bangsa sebagai imagined community. Sebuah bangsa tidak bertahan hanya karena memiliki wilayah dan pemerintahan, melainkan karena adanya kesadaran kolektif yang membuat masyarakat merasa menjadi bagian dari nasib yang sama.

Kesadaran itulah yang hari ini perlu terus dirawat melalui penghayatan terhadap nilai-nilai Pancasila.

Lebih jauh lagi, tantangan terbesar Pancasila pada abad ke-21 bukanlah ancaman ideologi dari luar, melainkan sikap apatis dari dalam.

Ketika masyarakat mulai memandang Pancasila hanya sebagai hafalan sekolah atau materi seremonial tahunan, maka yang hilang bukan sekadar pengetahuan tentang Pancasila, melainkan daya transformasinya sebagai panduan hidup bersama.

Di sinilah pentingnya membangun kembali Pancasila sebagai etika publik.

Pancasila harus hadir dalam cara birokrasi melayani masyarakat, dalam cara politisi menggunakan kekuasaan, dalam cara dunia pendidikan membentuk karakter, dan dalam cara warga negara memperlakukan sesamanya.

Dengan kata lain, Pancasila harus bergerak dari ruang simbolik menuju ruang praksis.

Perspektif ini juga memiliki landasan yang kuat dalam ajaran Islam. Al-Qur’an menegaskan:

اِنَّ اللّٰهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْاِحْسَانِ وَاِيْتَاۤئِ ذِى الْقُرْبٰى وَيَنْهٰى عَنِ الْفَحْشَاۤءِ وَالْمُنْكَرِ وَالْبَغْيِ يَعِظُكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُوْنَ ۝٩٠

“Sesungguhnya Allah menyuruh berlaku adil, berbuat kebajikan, dan memberikan bantuan kepada kerabat. Dia (juga) melarang perbuatan keji, kemungkaran, dan permusuhan. Dia memberi pelajaran kepadamu agar kamu selalu ingat.” (QS. An-Nahl: 90)

Ayat tersebut sesungguhnya mengandung spirit yang sejalan dengan cita-cita Pancasila: keadilan, kemanusiaan, dan kemaslahatan sosial.

Oleh karena itu, mengamalkan Pancasila bukanlah sekadar menjalankan kewajiban sebagai warga negara, tetapi juga bagian dari upaya menghadirkan nilai-nilai moral dan spiritual dalam kehidupan bersama.

Bagi generasi muda, tantangan ini menjadi semakin penting. Mereka hidup dalam dunia yang berbeda dari generasi pendiri bangsa. Mereka menghadapi banjir informasi, perubahan teknologi yang cepat, serta dinamika global yang semakin kompleks.

Dalam situasi seperti itu, Pancasila tidak cukup diajarkan sebagai teks, tetapi harus dipahami sebagai kompas etika yang membantu mereka menavigasi perubahan zaman tanpa kehilangan arah.

Karena pada akhirnya, kekuatan sebuah bangsa tidak hanya ditentukan oleh pertumbuhan ekonominya, kecanggihan teknologinya, atau megahnya infrastruktur yang dibangunnya.

Sebuah bangsa akan bertahan ketika memiliki nilai bersama yang dipercaya dan dijalankan oleh warganya. Di Indonesia, nilai bersama itu bernama Pancasila.

Maka, peringatan Hari Lahir Pancasila seharusnya tidak berhenti pada penghormatan terhadap masa lalu.

Ia harus menjadi momentum untuk bertanya kepada diri sendiri: sejauh mana nilai-nilai Pancasila telah hidup dalam tindakan kita? Seberapa sering kita menjadikannya pedoman dalam mengambil keputusan? Dan seberapa serius kita merawatnya di tengah berbagai perubahan yang sedang berlangsung?

Sebab sesungguhnya, ujian paling nyata terhadap Pancasila tidak berlangsung saat upacara dilaksanakan. Ujian itu dimulai ketika upacara berakhir, ketika mikrofon dimatikan, ketika bendera kembali diturunkan, dan ketika setiap warga negara kembali menjalani kehidupan sehari-harinya.

Di sanalah Pancasila menemukan maknanya yang paling hakiki: bukan sebagai teks yang dibacakan, melainkan sebagai kesadaran yang dihidupkan.

Bukan sekadar dasar negara yang disimpan dalam dokumen konstitusi, melainkan nilai yang menjelma menjadi tindakan.

Sebab bangsa ini tidak membutuhkan lebih banyak orang yang hanya mampu menghafal Pancasila.

Bangsa ini membutuhkan lebih banyak warga yang bersedia menjadikan Pancasila sebagai watak, sebagai etika, dan sebagai jalan hidup bersama.