Kebohongan Itu Dimulai dari Sistem Pendidikan

Oleh: Romario* — Selama bergelut dalam dunia pendidikan ada satu hal yang penulis sadari, bahwa sistem pendidikan begitu rumit dan penuh kebohongan.

Ada satu bagian yang penulis paling tidak sukai dan rasanya menjadi Bullshit Job seperti kata David Breegeer, yakni soal akreditasi atau istilah lainnya Borang.

Bahkan borang ini punya plesetan singkatan Bohong dan ngarang, ya sebuah kegiatan untuk meningkatkan kualitas suatu institusi pendidikan dengan menampilkan dokumen dan situasi-situasi yang seolah-olah ideal, lalu mendapat peringkat unggul, baik, dan baik sekali. Tapi sayangnya, selain melelahkan sistem ini juga penuh dengan kebohongan.

Besarnya beban administrasi, untuk menyusun sebuah borang setidaknya perlu puluhan hingga ratusan dokumen, data peserta didik, data pendidik, rencana pembelajaran, evaluasi pendidikan, saranan dan prasarana, dan berbagai hal lainnya soal akreditasi.

Tidak tanggung-tanggung, untuk menyelesaikan dokumen ini perlu waktu satu tahun, karena begitu banyaknya dokumen yang harus disediakan.

Hal paling memuakan, dan mungkin saja disengaja adalah perubahan format yang dilakukan oleh lembaga penilai ketika hendak akreditasi, entah atas tujuan apa.

Yang pasti, penulis mencurigai bahwa lembaga pengada akreditasi dengan sengaja mengubah format demi mengadakan pelatihan berbayar mengelola akreditasi.

Dalam sistem borang, intitusi pendidikan diukur seberapa banyak jumlah peserta didik, dan ini sebenarnya menjadi masalah baik di sekolah maupun di kampus.

Akibat sistem ini, terutama kampus pada akhirnya berlomba-lomba mengumpulkan mahasiswa sebanyak mungkin, tidak peduli apakah mahaiswa yang masuk berkualitas atau tidak, yang paling penting jumlah mahasiswa bisa terpenuhi dalam sistem akreditasi.

Gara-gara ini juga, kampus mempertahankan mahasiswa karena akan sangat sayang sekali ketika ada mahasiswa yang berkurang di setiap semester.

Sistem yang belakangan juga mengganggu adalah soal Indeks Prestasi Kumulatif (IPK), pada Borang kampus diharuskan untuk memiliki siswa dengan IPK yang baik, maka berubahlah sistem penilaian, yang dulu bisa memberikan mahasiswa nilai C, kini hanya bisa memberikan nilai B.

Karena jika seorang dosen memberi nilai C, maka akan berpengaruh terhadap penilaian IPK. Dan barangkali itu juga yang dialami sekolah, saat guru mau tak mau mengatrol nilai siswa agar sesuai dengan keinginan sistem borang.

Ada hal yang bikin miris lagi, adalah maraknya Joki di kampus, penulis mengalami sendiri saat menguji sidang mahasiswa yang ternyata mengandalkan joki untuk mengerjakan, tapi tetap saja di luluskan, padahal perbuatan tersebut telah mencoreng dunia pendidikan, dan tak sepatutnya dia lulus.

Tapi pengalaman berbeda dialami teman penulis, saat tidak meluluskan mahasiswa karena memang kualitas skripsinya jelek, lalu mahasiswa tersebut enggan kuliah, ia malah disalahkan oleh pimpinan kampus, dan dipaksa membayar SPP si mahasiwa. Sungguh ironi dalam dunian pendidikan.

Seharusnya beban administrasi soal borang ini dihapuskan saja, saya rasa negara dengan pendidikan maju tak akan mau berurusan dengan administrasi yang tak jelas ini, dan tak punya implikasi apa-apa untuk pendidikan, malah menghancurkan pendidikan itu sendiri.

Di Negara Finlandia dan Polandia, fokus yang diutamakan bukanlah administrasi tapi bagaimana menyentuh hati peserta didik.

Di negara pendidikan maju, yang diutamakan adalah bagaimana cara mengajar, memberikan pendidikan yang berkualitas, dibanding tugas-tugas administrasi.

Jika melihat hasil Tes Potensi Akademik yang anjlok belakangan, betapa memperlihat kacaunya sistem pendidika, alih-alih berfokus pada kualitas kita malah fokus pada administrasi yang tak berkesudahan.

Begitupun soal IPK, bahkan sekarang mahasiswa sudah mengalami implus IPK, menjadi wisudawan dengan predikat Cum Laude bukanlah lagi luar biasa, tapi biasa saja, karena mudah mendapatkan nilai selama perkuliahan.