HGB Summarecon Bogor, OTT KPK, dan Posisi Nusron Wahid: Siapa Berwenang, Siapa Bertanggung Jawab?

Sumber: Istimewa

Oleh: Purwanto M. Ali

Tulisan ini dimaksudkan agar publik dapat memahami konstruksi perkara OTT KPK terkait pengurusan HGB Summarecon di Kabupaten Bogor secara benar, utuh, dan proporsional.

Hal ini penting karena terdapat beberapa peristiwa hukum berbeda yang kerap dibicarakan seolah-olah merupakan satu rangkaian yang sama: penerbitan HGB, sengketa tanah, pemblokiran sertifikat, pembukaan blokir, pemecahan HGB, dan dugaan suap.

Pembedaan tersebut penting pula untuk mendudukkan secara proporsional posisi Menteri ATR/Kepala BPN Nusron Wahid.

KEWENANGAN HGB TIDAK SELALU BERADA PADA MENTERI

Objek HGB yang dipersoalkan berada di Kecamatan Sukaraja, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Namun, lokasi tanah saja belum menentukan pejabat yang berwenang menerbitkan HGB.

Dalam administrasi pertanahan, kewenangan pemberian HGB dibagi secara berjenjang berdasarkan antara lain luas tanah, subjek pemegang hak, status tanah, dan peraturan yang berlaku ketika keputusan diterbitkan.

Untuk HGB kepada badan hukum di atas Tanah Negara atau tanah Hak Pengelolaan, berdasarkan ketentuan yang berlaku saat ini, tanah sampai dengan 30.000 meter persegi atau 3 hektare berada dalam kewenangan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota.

Untuk luas lebih dari 3 sampai 25 hektare, kewenangannya berada pada Kepala Kantor Wilayah BPN Provinsi. Untuk luas lebih dari 25 sampai 100 hektare, kewenangannya berada pada Direktur Jenderal Penetapan Hak dan Pendaftaran Tanah. Sedangkan kewenangan yang tidak dilimpahkan tetap berada pada Menteri ATR/Kepala BPN.

Namun, ketentuan sekarang tidak boleh otomatis digunakan untuk menilai HGB yang diterbitkan pada masa sebelumnya. Yang harus digunakan adalah peraturan yang berlaku ketika masing-masing keputusan pemberian HGB diterbitkan.

Karena itu, untuk mengetahui siapa yang berwenang menerbitkan sembilan SHGB Summarecon, perlu diperiksa luas masing-masing bidang, tanggal penerbitan, Surat Keputusan pemberian hak, dan pejabat yang menandatanganinya.

SEMBILAN SHGB DAN SENGKETA TANAH

Berdasarkan konstruksi perkara yang disampaikan KPK, perkara ini bermula dari sengketa antara Summarecon dengan sejumlah pemilik tanah atau ahli waris.

Para pemilik atau ahli waris menggugat Kepala Kantor Wilayah BPN Jawa Barat dan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Bogor ke PTUN Bandung terkait penerbitan sembilan SHGB Summarecon.

Kemudian dilakukan mediasi oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Bogor. Para pemilik atau ahli waris mencabut gugatan dan selanjutnya mengajukan blokir terhadap sembilan SHGB tersebut.

Fakta ini penting. Berdasarkan konstruksi yang telah dipublikasikan KPK, permohonan blokir berasal dari sejumlah pemilik tanah atau ahli waris, bukan disebut sebagai tindakan yang dilakukan langsung oleh Menteri ATR/Kepala BPN.

OTT KPK TERKAIT PEMBUKAAN BLOKIR DAN PEMECAHAN HGB

OTT KPK bukan semata-mata mempersoalkan siapa yang dahulu menerbitkan HGB Summarecon.

Konstruksi dugaan tindak pidana yang disampaikan KPK berkaitan dengan pengurusan pembukaan blokir dan pemecahan HGB Summarecon.

Menurut KPK, terdapat komunikasi antara perantara pihak Summarecon dengan Erwin, pihak swasta yang oleh KPK disebut diduga sebagai orang kepercayaan Menteri ATR/Kepala BPN Nusron Wahid.

Komunikasi tersebut berkaitan dengan upaya agar Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Bogor I, Sontang Coin Manurung, membuka blokir sekaligus memproses pemecahan HGB.

KPK menyatakan Sontang diduga meminta biaya pengurusan Rp2 miliar. Pihak Summarecon disebut menyanggupi Rp1,5 miliar. Menurut konstruksi KPK, uang tersebut kemudian diserahkan melalui perantara kepada Erwin, dan dari jumlah itu Rp200 juta disebut diserahkan Erwin kepada Sontang.

Keterangan tersebut merupakan konstruksi dugaan tindak pidana menurut penyidikan KPK yang masih harus melalui proses pembuktian hukum.

SIAPA “ATASAN” YANG DIMAKSUD?

Bagian lain yang penting adalah keterangan KPK bahwa Sontang sebelumnya diduga menyampaikan akan melakukan pembukaan blokir apabila memperoleh perintah atau arahan dari atasannya.

Identitas “atasan” tersebut tidak boleh ditentukan berdasarkan asumsi. Struktur Kementerian ATR/BPN memiliki beberapa jenjang. Karena itu, istilah “atasan” tidak serta-merta berarti Menteri ATR/Kepala BPN.

Apabila memang terdapat perintah, siapa pemberinya harus ditelusuri melalui komunikasi, disposisi, dokumen, kesaksian, dan fakta penyidikan lainnya.

DI MANA POSISI NUSRON WAHID?

Nusron Wahid merupakan Menteri ATR/Kepala BPN ketika proses pembukaan blokir dan pemecahan HGB yang menjadi objek perkara berlangsung.

Sebagai Menteri, Nusron merupakan pimpinan tertinggi Kementerian ATR/BPN. Namun, posisi tersebut tidak otomatis berarti setiap keputusan pertanahan di Kabupaten Bogor ditandatangani atau diperintahkan langsung olehnya.

KPK juga menyebut adanya pihak dalam perkara tersebut yang diduga merupakan “orang kepercayaan” Nusron Wahid. Fakta ini relevan untuk didalami, tetapi hubungan kedekatan tidak dengan sendirinya membuktikan keterlibatan Nusron dalam dugaan tindak pidana.

Sebaliknya, kedudukan sebagai Menteri juga tidak menutup kemungkinan bagi penyidik untuk meminta keterangan atau mendalami perannya apabila terdapat fakta yang relevan.

Karena itu, posisi Nusron seharusnya ditempatkan sesuai perkembangan penyidikan, terutama terkait alur perintah, komunikasi, dan aliran uang.

EMPAT PERISTIWA YANG JANGAN DICAMPURADUKKAN

Konstruksi perkara ini akan lebih mudah dipahami apabila empat peristiwa ditempatkan secara terpisah.

Pertama, penerbitan sembilan SHGB Summarecon, yang harus dilihat berdasarkan dokumen dan peraturan ketika HGB diterbitkan.

Kedua, sengketa dan pemblokiran SHGB, yang menurut konstruksi KPK diajukan oleh sejumlah pemilik tanah atau ahli waris.

Ketiga, pembukaan blokir dan pemecahan HGB, yang kemudian menjadi bagian dari konstruksi dugaan suap KPK.

Keempat, pertanggungjawaban pidana, yang bergantung pada peran konkret masing-masing pihak dalam perkara tersebut.

Pemisahan ini penting karena pejabat yang dahulu menerbitkan HGB belum tentu merupakan pejabat yang menangani pembukaan blokir. Demikian pula seseorang yang memiliki hubungan struktural atau personal dengan tersangka tidak otomatis mempunyai pertanggungjawaban pidana.

SIAPA BERWENANG, SIAPA BERTANGGUNG JAWAB?

Di sinilah inti persoalannya.

Kewenangan penerbitan HGB harus dilihat dari dokumen pertanahan dan aturan yang berlaku ketika HGB diterbitkan. Sedangkan pertanggungjawaban dalam perkara OTT harus dilihat dari peran konkret masing-masing pihak dalam proses pembukaan blokir, pemecahan HGB, alur perintah, dan aliran uang.

Dengan kerangka tersebut, posisi Nusron Wahid maupun pejabat ATR/BPN lainnya dapat ditempatkan secara proporsional tanpa mendahului hasil penyidikan.

Perkara ini tidak seharusnya dibangun berdasarkan prasangka, tetapi juga tidak boleh berhenti hanya pada struktur formal birokrasi.

Dalam perkara HGB Summarecon Bogor, yang terpenting adalah membuka secara terang siapa yang mengambil keputusan, bagaimana alur perintah berjalan, dan ke mana aliran uang bermuara

Sumber tulisan: Facebook Purwanto M. Ali, Jumat, 18 September 2026