Kala Politik Jadi Bencana Bagi NU

Sudah sejak lama NU ikut berpolitik di Indonesia.

Hal ini dimulai dari masa berdirinya Partai Masyumi yang di dalamnya tergabung anak muda NU, salah satunya K.H. Wahid Hasyim.

Namun di Masyumi, keberadaan anggota NU tersisihkan karena kelompok Islam modernis lebih mendominasi, lantaran orang NU dianggap tidak cakap dalam berorganisasi dan berpolitik.

Lalu dari hal tersebutlah NU mendirikan partai sendiri dengan nama Partai NU.

Pada tahun 1955 saat pemilu pertama, Partai NU mendapatkan suara terbanyak ketiga setelah Partai Nasional Indonesia (PNI) dan Masyumi.

Saat tahun 1959, terjadi perubahan dari demokrasi parlementer menjadi demokrasi terpimpin.

NU dimanfaatkan Soekarno untuk bergabung dalam pemerintahan bersama kaum nasionalis dan kaum komunis, hingga Soekarno menggaungkan konsep NASAKOM (Nasionalis, Agama, dan Komunis).

Pada tahun 1965, terjadi pembantaian terhadap orang-orang yang dituduh komunis.

NU ikut dimanfaatkan tentara melalui Banser untuk membantai orang-orang komunis atau pihak yang dituduh komunis.

Setelah pembantaian massal tersebut, pemerintahan dilanjutkan oleh Soeharto yang mendasarkan kekuasaannya pada Surat Perintah dari Soekarno.

Saat Soeharto berkuasa, orang NU mengira akan mendapat angin segar karena telah ikut serta membantai komunis.

Tapi nasib berkata lain. NU dipaksa bergabung dengan partai Islam lainnya dalam Partai Persatuan Pembangunan (PPP), hingga menyempitkan ruang gerak politik NU.

Pimpinan PPP pun diatur sedemikian rupa agar tetap loyal terhadap Soeharto.

Namun berkat gagasan dari K.H. Abdurrahman Wahid (Gus Dur) pada tahun 1984, NU mengembalikan khittah ke tahun 1926 yang bertujuan untuk pengabdian masyarakat, bukan politik.

Sehingga NU menarik diri dari politik praktis. Hal ini merupakan cara Gus Dur untuk menghindari cengkraman Soeharto terhadap politik NU.

Tapi setelah runtuhnya Orde Baru, Gus Dur berinisiatif mendirikan Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) yang lahir dari rahim NU.

Meskipun sebagian orang NU tetap bertahan di PPP, secara struktural NU sendiri menyatakan tidak berpolitik. Namun, massa NU selalu ditarik setiap kali ada perebutan suara.

Gus Dur sempat menjadi presiden, namun dalam periode yang singkat.

Kebijakannya yang begitu progresif dianggap mengancam militer dan para elit politik sisa Orde Baru, hingga Gus Dur dijatuhkan dari kekuasaan.

Gus Dur pun meminta para pengikutnya untuk menahan diri dan mematuhi putusan tersebut.

Sebagai organisasi Islam terbesar, NU sering kali mendapat ruang untuk mengisi jabatan Menteri Agama.

Tapi sayangnya, hal ini tidak membuat orang yang berlatar belakang NU menjadi amanah.

Sejumlah tokoh NU malah terlibat kasus korupsi, seperti Suryadharma Ali dalam penyelenggaraan haji, hingga yang terbaru Yaqut Cholil Qoumas yang terseret kasus pengaturan kuota haji.

Setelah Gus Dur, tak ada lagi presiden yang berlatar belakang NU.

PKB yang didirikan oleh Gus Dur sering kali hanya menjadi pendukung. Terjadi pula perebutan kepemimpinan di internal PKB yang akhirnya menjadikan Cak Imin sebagai ketua umum.

PKB pun tidak sendiri dalam meraup suara warga NU, sebab PPP juga menjadikan massa NU sebagai basis utamanya.

Pada pemilu 2019, Jokowi memanfaatkan basis massa NU secara maksimal.

Ia mencari wakil presiden dari kalangan NU, yang semula Mahfud MD kemudian bergeser ke K.H. Ma’ruf Amin. Alhasil, Jokowi memenangkan pemilihan tersebut.

Meskipun Prabowo berupaya mendekatkan diri ke beberapa tokoh NU, dampaknya saat itu belum terlalu signifikan.

Saat pemilu 2024, NU kembali dimanfaatkan untuk meraih dukungan.

Pasangan Prabowo-Gibran hadir dengan berbagai kontroversi, termasuk perubahan batas usia cawapres di Mahkamah Konstitusi.

Namun NU tidak ambil pusing dan memberikan dukungan penuh kepada pasangan tersebut.

Saat Prabowo-Gibran terpilih, NU mendapatkan konsesi berupa izin pengelolaan tambang.

Padahal aktivitas tambang terbukti masif merusak lingkungan, tetapi NU tetap menyetujuinya.

Sempat terjadi adu argumen antara Ulil Abshar Abdalla dengan aktivis lingkungan Iqbal Damanik, di mana Gus Ulil malah menyematkan label “Wahabi Lingkungan” kepada para aktivis.

Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang menguras anggaran besar pun didukung penuh oleh NU.

Hal ini karena program tersebut memberi peluang pengelolaan dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang mengalirkan dana ke berbagai pesantren.

Konsekuensinya, NU menjadi organisasi yang cenderung diam terhadap berbagai persoalan politik.

NU tidak mampu berbuat banyak untuk membenahi sistem yang berkali-kali dikritik masyarakat, mulai dari pernyataan kontroversial pejabat, kebijakan yang semrawut, hingga harga kebutuhan pokok yang kian melambung.

Barangkali hanya pada zaman Gus Dur, NU tampil memberikan perlawanan nyata terhadap rezim penguasa. Sesudahnya, NU cenderung hanya dimanfaatkan.

Semangat perlawanan Gus Dur inilah yang kemudian dilanjutkan oleh Jaringan Gusdurian, sehingga mereka berani menolak konsesi tambang untuk ormas, termasuk NU.