*Oleh: Romario — Kebakaran Hutan dan Lahan (Karhutla) di Kalimantan yang terjadi pada tahun 2026 bukanlah hal baru. Pada tahun 2015 dan 2019 karhutla pernah terjadi, namun terulang lagi pada tahun 2026.
Kebakaran hutan yang sebelumnya menimpa Kalimantan tidak pernah dipulihkan sama sekali. Menurut analisis Pantau Gambut, lahan yang terbakar sebesar 97% hingga 99% tidak pernah dikembalikan menjadi hutan.
Bahkan area hutan yang terbakar dibiarkan begitu saja menjadi semak belukar (41%) dan menjadi perkebunan sawit dalam skala besar (54%). Situasi inilah yang menambah parah karhutla (Greenpeace, 2026).
Karhutla terjadi tidak lepas dari perusahaan sawit yang membuka lahan dengan cara membakar. Dalam analisis Greenpeace dalam jangka waktu 8 Agustus hingga 1 Oktober 2026 ada 6.811 titik sumber asap.
Ada 970 titik api berada di 120 konsesi Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan (PBPH), dan 980 titik api berada di 233 konsesi perkebunan kelapa sawit.
Lalu ada 3.557 titik yang berada di dalam 141 Kawasan Kesatuan Hidrologis Gambut (KHG), dan 2.719 titik berada pada areal yang pernah terbakar pada tahun 2015–2023 (Greenpeace, 2026).
Data tersebut menunjukkan luas kebakaran hutan yang terjadi, terutama yang berada di KHG. Fungsi KHG adalah untuk menyeimbangkan tata air agar wilayah tanah tetap lembap, penyimpanan karbon, serta menjadi tempat keanekaragaman hayati baik flora maupun fauna.
Peristiwa karhutla berdampak pada kualitas udara yang semakin buruk, tidak hanya menimpa Kalimantan tapi juga wilayah antarnegara seperti di Malaysia, Singapura, Brunei Darussalam, dan Filipina (Greenpeace, 2026).
Terjadinya karhutla berdampak luas terhadap aktivitas masyarakat, dari pendidikan, lingkungan, dan budaya. Kesehatan masyarakat semakin memburuk, terutama bayi yang rentan menghirup udara yang buruk.
Menurut Nusantara Atlas, luas kebakaran hutan yang terjadi pada tahun 2026 hingga bulan September mencapai 1,9 juta hektare, dan terdapat 684.000 hektare di Kalimantan.
Persoalan kebakaran hutan ini tidaklah sederhana. Bencana yang terjadi tidaklah alami karena ada aktor yang berkelindan menyebabkan terjadinya karhutla, di antaranya ada aktor lokal, perusahaan besar, dan aktor ekonomi politik seperti gubernur, bupati, dan perusahaan tingkat regional (Purnomo, dkk. 2021).
Sering kali karhutla diinfokan karena sebab internal seperti jenis lahan gambut dan tanah serta iklim yang panas. Namun, sebab dari individu dan perusahaanlah yang memberikan sebab terbesar terjadinya karhutla, terutama dengan tujuan membersihkan lahan karena biaya murah dan efektif.
Selain itu, perusahaan sawit sering melakukan tindak ilegal dengan memengaruhi aktor lokal baik tingkat gubernur maupun bupati. Dari data selama tahun 2015 dan 2019 saja, ada sembilan dari dua belas konsesi perusahaan sawit yang area lahannya terbakar besar (Purnomo, dkk. 2021).
Hal ini sama dengan yang terjadi pada tahun 2026 yang menunjukkan bahwa ada 980 titik api berada di 233 konsesi perkebunan kelapa sawit (Greenpeace, 2026).
Terulangnya karhutla disebabkan hukum yang tidak tegas kepada perusahaan. Dari karhutla 2015 dan 2019 saja, perusahaan sawit tidak menerima sanksi sipil dan administratif sama sekali.
Inilah yang menyebabkan karhutla terulang lagi pada tahun 2026.
Penelitian Purnomo, dkk. menunjukkan bahwa kasus karhutla yang terjadi pada tahun 2019 telah dibawa ke Mahkamah Agung RI, namun putusan dari MA tidak tegas pada aktor utama seperti pemilik perusahaan dan hanya menindak karyawan yang melakukan pembakaran (Purnomo, 2021).
Aktor Karhutla 2026
Organisasi Wahana Lingkungan Hidup Indonesia telah menulis laporan Kajian Peta Aktor: Siapa di Balik Api?. Dalam temuan tersebut, sembilan perusahaan memiliki keterkaitan dengan pemegang saham modal asing dari Singapura, Malaysia, Hong Kong, hingga yurisdiksi rahasia (BVI, Samoa).
Padahal PT Mayawana Persada adalah konsesi yang banyak memiliki titik panas, namun kepemilikannya berada di yurisdiksi kerahasiaan. Ada 84 perusahaan sawit yang memiliki kedekatan dengan grup asal Singapura dan Malaysia, yang di antaranya Salim Group, Wilmar, dan Sinar Mas yang secara hukum berada di Singapura.
Adapun nama yang memiliki keterlibatan atas terjadinya karhutla adalah Iwan Bomba (Utusan Khusus Presiden Bidang Ekonomi dan Perbankan), Edhy Prabowo (Dewan Penasihat TKN Prabowo-Gibran), Benny Pangbin (Ketua Bidang Analisa dan Pengembangan Potensi Kader Gerindra) di PT Kiani Lestari, serta Aburizal Bakrie (Dewan Pembina TKN Prabowo-Gibran) yang semuanya memiliki keterkaitan dengan konsesi perusahaan sawit.
Adapun kelompok usaha yang terus berulang adalah First Resources, Sinar Mas, dan Wilmar (Walhi).
Permasalahan karhutla ini tidak hanya soal pemilik perusahaan, tapi juga aktor lokal. Lima gubernur Kalimantan yang terdiri dari Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan, Kalimantan Timur, Kalimantan Barat, dan Kalimantan Utara memberikan pernyataan yang tidak sesuai dengan apa yang terjadi di lapangan dan kurang berempati.
Merekalah aktor negara yang harus bertanggung jawab atas karhutla yang terjadi, karena izin yang mereka berikan telah habis membakar hutan Kalimantan.
Tegakkan Keadilan
Jika keadilan tak pernah dijalankan, jangan harap karhutla tidak akan terulang lagi. Malah yang terjadi adalah lahan yang habis terbakar ditanami dengan kelapa sawit atau dibiarkan begitu saja tanpa ada upaya untuk menanam pohon kembali.
Maka bencana yang lebih besar tinggal menunggu waktu. Apa yang terjadi pada tahun 2026 adalah akumulasi karhutla yang terjadi pada tahun 2015 dan 2019 yang tidak diselesaikan dengan adil.
Para pemilik perusahaan bisa berlenggok di panggung kekuasaan tanpa tersentuh hukum dan bertanggung jawab atas tindakan mereka.
Sudah seharusnya masyarakat Kalimantan melawan segala bentuk ketidakadilan, bahkan ketika bencana berlalu. Sudah semestinya hukum ditegakkan.
Nama seperti Iwan Bomba, Edhy Prabowo, Benny Pangbin, dan Aburizal Bakrie harus diadili karena tindakan mereka yang habis membakar hutan di Kalimantan.
Bahkan tak hanya itu, para pemimpin daerah Kalimantan perlu dituntut karena telah membiarkan karhutla terjadi, bahkan perlu diadili karena akibat izin yang mereka berikan bencana menimpa rakyatnya.
Saat ini belum ada komentar