Jangan Biarkan Semangat Separatisme Muncul di NU

Jangan Biarkan Semangat Separatisme Muncul di NU

By : M Syarbani Haira – The Nusantara Insight – Jam’iyah Nahdlatul Ulama dikenal sebagai perkumpulan yang memiliki fondasi perjuangan. Ia bisa dikatakan semacam manhaj, sudut pandang, bahkan pola pikir. Di antara manhaj NU itu adalah mengekor pada apa yang menjadi nilai (value) Ahlussunnah wal-jamaah (Aswaja). Jika saja ada orang yang mengaku sebagai bagian dari pejuang NU, tetapi tidak mengerti apa manhaj-nya? Ini persoalan.

Apa manhaj NU itu ? Sebetulnya ini kerapkali disampaikan para tokoh dan ulama NU. Pertama, dibidang Aqidah, mengikuti rumusan dari Imam Abu al-Hasan al-Asy’ari, dan Imam Abu Mansur al-Maturidi. Kedua, dibidang fiqih, berpegang teguh pada salah satu dari empat mazhab, masing-masing Hanafi, Maliki, Syafi’i dan Hambali. Untuk Nusantara, lazimnya pengikut Imam Syafi’i. Ketiga, dibidang tasawuf atau akhlak, mengikuti metode berpikir Imam al-Juanidi al-Baghdadi serta Imam al-Ghazali.

Dalam pergaulan keseharian, masyarakat NU telah menetapkan pola pikir yang moderat, yang toleran, mengutamakan harmonisasi. Pola pikir ini sering disebut dengan sebutan Mabadi Khairu Ummah, yang implementasinya meliputi sikap at-tasamuh (berpikiran moderat, atau mengambil jalan tengah), at-tawazun (bersikap seimbang dalam berprinsip), al-I’tidal (tegak lurus dan bersikap adil), serta at-tasamuh (sikap yang toleran jika sedang terjadi perbedaan).

Pola pikir ini kerapkali disampaikan para tokoh NU, ulama jam’iyah. Sayang, masih kita temukan beberapa orang yang mengaku dan bahkan telah dipercaya menjadi leader NU, tetapi salah kaprah. Orang-orang itu sudah merasa paling NU, hanya karena kemana-mana sudah menggunakan kopiah hitam ber-logo NU, serta menggunakan baju berlambang NU.

Sebagai aktivis yang pernah dua periode memimpin NU di tingkat provinsi, khususnya di provinsi Kalimantan Selatan, belakangan saya melihat model orang-orang seperti itu. Manhaj NU seperti sudah mengalami transformasi. Mereka, orang yang mengaku tokoh atau leader itu, kemana-mana dengan bangga mereka hanya memakai kopiah NU dan baju berlambang NU. Tetapi manhaj-nya, seperti jauh antara panggangan ikan dengan api-nya.

Menjelang Muktamar ke-35

Jika tak ada aral melintang, muktamar NU ke-35 yang tadinya telah dirancang pimpinan sekarang akan dilakukan tahun 2027 mendatang, tetapi atas desakan public jama’ah, akhirnya diputuskan akan dilaksanakan awal Agustus mendatang. Sebagaimana mekanisme di NU, sebelum muktamar akan didahului dengan Munas dan Konbes. Konferensi Besar ini akan dilakukan di Ploso, Kediri, Jawa Timur, 20 Juni besok. Penutupan akan dilakukan di Madura, 23 Juni. Menurut jadwal, Presiden RI Prabowo Subianto akan berhadir saat penutupan.

Lazimnya ormas atau perkumpulan lainnya, menjelang event lima tahunan ini akan selalu diwarnai hiruk pikuk para pendukungnya. Mulai dari pendukung kandidat ketua umum, hingga susunan pengurus, bahkan juga termasuk beberapa nilai-nilai organisasi, misalnya ada aturan syarat syuriah, tanfidziah, AHWA, AD ART, dan keputusan lain yang sangat urgent bagi organisasi.

Jika dulu kandidat calon Rais Aam Syuriah dan Ketua Umum Tanfidziah yang selalu menjadi pembicaraan para muktamirin serta pendukungnya di berbagai kawasan, kini yang menonjol adalah soal badan yang disebut dengan istilah AHWA. Badan ini merupakan singkatan dari “ahlul halli wal aqdli”. Badan ini merupakan sebuah kelompok, lembaga yang beranggotakan ulama, tokoh masyarakat, dan intelektual, yang memiliki otoritas untuk mengambil keputusan penting, termasuk memilih kepala negara atau pemimpin tertinggi di sebuah organisasi.

Secara harfiah, istilah ini berasal dari Bahasa Arab. Misalnya, Ahl berarti orang-orang atau golongan. Al–Halli berarti mereka yang berwenang melepaskan atau menguraikan suaru masalah (pemecah masalah). Sedang Al–Aqdli adalah mereka yang berwenang mengikat atau menetapkan sebuah Keputusan).

Sistem AHWA ini mulai diterapkan sejak Muktamar NU yang ke-33 di Jombang, Jawa Timur, khususnya untuk memilih Rais Aam PBNU. Model ini kemudian diterapkan di muktamar NU ke-34 di Lampung 2021. Sebelumnya, misalnya di Muktamar NU ke32 tahun 2010 di Makasar AHWA tidak diterapkan. Begitu juga dengan muktamar ke-31 di Solo tahun 2004, atau di Kediri yang ke-30 tahun 1999. Sistem AHWA pernah diterapkan muktamar ke-27 tahun 1984 di Situbondo, Jawa Timur. Kebetulan kala itu sempat dilanda konflik pengurus, polarisasi pengurus, akibat intervensi pihak luar.

Pada muktamar NU ke-27 ini, semua warga NU sepakat mempercayakan kepada KH. R. As’ad bin Syamsul Arifin, pengasuh pesantren Salafiyah Syafi’iyah, Asembagus, Situbondo. Kepercayaan itu beliau lakukan secara sempurna, dengan menunjuk KH Ahmad Siddiq sebagai Rais Aam PBNU dan KH Abdurrahman Wahid (Gus Dur) sebagai Ketua Umum Tanfidziah PBNU. KH Ahmad Siddiq salah satu ulama NU terkemuka, berasal dari Jember. Sedangkan Gus Dur, cucu pendiri NU, KH Hasim Asy’ari, anak dari KH Wahid Hasyim, mantan Menteri Agama RI.

Pada muktamar ke-35 nanti, peran AHWA bisa menjadi lebih luas. Tidak saja memilih Rais Aam Syuriah PBNU, melainkan juga memilih Ketua Umum Tanfidziah, bahkan semua pengurus. Kita tunggu saja, kejutan apa yang akan muncul pada muktamar NU kali ini.

Memelihara Manhaj NU

Jam’iyah NU merupakan ormas Islam terbesar di dunia. Jika data lembaga survei yang dipimpin Prof Burhanuddin Muhtadi, Indikator Politik Indonesia, yang dijadikan rujukan, maka masyarakat muslim di negeri ini yang mengaku bagian dari NU tercatat tidak kurang dari 57 %.

Jika penduduk negeri ini, sesuai data Dukcapil Kementerian Dalam Negeri, tercatat 288.315.089 jiwa, di mana sekitar 13 % non-muslim, maka berarti yang muslim sebesar 256.480.962 jiwa. Dari jumlah ini, jika 57 % di antaranya mengaku bagian dari NU, berarti tercatat 142.975.447 jiwa.

Memang hingga saat ini konsentrasi penduduk di pulau Jawa ada 55 %. Artinya, penduduk yang tinggal pulau Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, Maluku, Papua, Nusa Tenggara, dan lainnya hanya sekitar 45 %. Masalahnya, haruskan pelayanan pembangunan itu hanya di pulau Jawa saja? Ternyata tidak. Lihat saja kepemimpinan Presiden Jokowi, beliau malah membangun jalan tol di Papua, pulau yang luas tetapi sedikit penduduknya. Alasannya apa, demi pemerataan dan keadilan. Jawa dan luar Jawa tetap sama-sama dilayani, sama-sama dihargai. Soal bagaimana cara menghargainya, itu soal kesepakatan, kebijaksanaan. Itulah yang ingin diperjuangkan NU sebagai jam’iyah.

Mungkin ada yang nanya, apa hubungannya distribusi ini dengan NU? Iya, jika NU sendiri sudah punya manhaj berkeadilan, harmoni dan berkeseimbangan, haruskah misalnya aktor yang ada di pulau Jawa saja yaang bakal diberi pesan? Lihat saja publikasi yang beredar, sangat tidak seimbang, sebagaimana terpampang dari foto pelengkap tulisan ini, 7 dari 9 kandidat AHWA yang dibuat hanya 2 orang dari luar Jawa. Sedang 7 dari Jawa, seperti KH. Nuril Huda Jazuli (Kediri, Ploso), KH. Mustofa Bisri (Rembang), KH. Anwar Manshur (Kediri, Lirboyo), KH Ma’ruf Amin (Banten), KH Miftahul Akhyar (Surabaya), KH Said Aqil Siraj (Cirebon), dan KH Asep Syaifuddin Chalim (Jatim). Sedang 2 nama dari luar Jawa, TGB Turmudzi Badaruddin (NTB) dan KH Nasaruddin Umar (Menteri Agama, warga Makasar yang sudah lama mukim di Jakarta).

Penggagas Tim AHWA yang 9 orang ini jelas tak faham manhaj NU. Mungkin dia sudah pakai kopiah hitam NU, dan baju berlogo NU. Tetapi dia tak mengerti filosofi tawasuth, tasamuh, tawazun.

Filosofi negara saja sudah lebih baik dan sempurna. Provinsi Jawa Barat misalnya, yang penduduknya lebih 50 juta jiwa, hanya memiliki 4 senator. Sama dengan provinsi Kalimantan Tenggara, yang juga 4 orang, padahal penduduknya tidak sampai 1 juta jiwa.

Kekeliruan lainnya adalah syarat menjadi AHWA disebutkan hanya mereka yang menduduki jabatan structural. Sementara ulama sehebat apa pun, tetapi tidak masuk dalam struktur syuriah, maka ada kemungkinan tidak memenuhi syarat untuk menjadi anggota AHWA.

Hal yang sama juga ketika ada persyaratan pelatihan untuk menjadi pimpinan tanfidziah. Sementara akses untuk itu terbatas sekali. Ini sesuatu yang dibuat-buat, yang dimasa sebelumnya tak ada. Kenapa latar belakang pendidikan formal saja misalnya, yang dijadikan referensi, sebagaimana selama ini sudah berjalan.

Artinya, manhaj NU kembali menjadi pertanyaan. Apakah sudah tak bisa dimengerti lagi? Atau ada hiden agenda lainnya? Patut untuk dijadikan topik pembahasan bagi kalangan tokoh dan aktivis NU, jika kita ingin sama-sama memajukan jam’iyah ini. Kita harus mulai menyadari, jika beragam konflik yang belakangan terus mencuat, bahkan muncul melebihi tsunami, antara lain karena munculnya regulasi yang tak substantif. Itu saatnya, kini kita semua harus buka pikiran, buka wacana, buka dialog, untuk NU yang tetap berkeadilan.

Jika dikaitkan dengan badan bernama AHWA, maka seharusnya elemen terpilih untuk badan ini minimal telah mewakili pulau-pulau yang ada di nusanatara, dari Sabang hingga Meraoke. Misalnya pulau Sumatera 1 orang, pulau Kalimantan 1 orang, pulau Sulawesi 1 orang, dan Papua 1 orang. Kemudian plus beberapa pulau lainnya seperti Maluku, Nusa Tenggara, Bali dan sebagainya. Jika misalnya perwakilan Jawa cukup 4 dari 9 AHWA, itu jelas lebih indah dan representative. Entah mereka yang ada di structural, atau hanya di badan lembaga lainnya. Sisanya 4 atau 5 nama dari luar Jawa. Agar jangan sampai muncul semangat separatisme. Wallahu a’lam bis-sawab … !!!