Pesta Sapi

Oleh: Syaipul Adhar, M.E. — Hari ini, saya teringat suasana Iduladha di kampung. Bukan soal khotbahnya, bukan pula soal siapa yang menyumbang sapi paling besar.

Tetapi aroma gotong royongnya. Ada yang memegang tali, ada yang memotong daging. Ada yang membagi kupon, ada pula yang memasak.

Tidak semua orang kebagian tugas yang bersih. Ada yang harus berkotor-kotor. Ada yang harus kehujanan, ada yang wajib dicurigai mendapat bagian lebih banyak.

Tetapi semua tahu, tujuan akhirnya adalah ibadah. Selesai, no debat.

Maka, bisa saja Iduladha kita sebut “pesta sapi”. Jutaan sapi dipotong dan dibagikan. Bukan pesta dalam arti hura-hura.

Tetapi pesta pengorbanan. Memberikan yang terbaik demi sesuatu yang diyakini lebih besar dari kepentingan pribadi.

Entah kebetulan atau tidak, sebelum pesta sapi, belakangan publik ramai memperdebatkan film Pesta Babi. Narasinya keras, sindirannya tajam. Dan seperti biasa, media sosial memilih posisi paling mudah: marah. Esensinya hilang.

Padahal, saya tahu pasti, jangan pernah mengambil keputusan dalam kondisi marah.

Dalam setiap proyek besar bangsa, selalu ada dua sisi yang harus dilihat secara bersamaan. Ada kritik yang memang perlu disampaikan, ada pula niat baik yang jangan sampai ikut dibakar.

Saya melihat program swasembada pangan dan food estate hari ini berada di titik itu. Mungkin saja ada kekurangan. Ada kontraktor yang bekerja tidak maksimal, ada proyek yang belum sesuai harapan.

Tetapi menyimpulkan seluruh ikhtiar pangan nasional sebagai sekadar “pesta proyek” juga terlalu sederhana.

Negara ini sedang berhadapan dengan ancaman yang tidak kecil.

Jumlah penduduk Indonesia sudah lebih dari 285 juta jiwa. Kebutuhan beras nasional sudah mencapai sekitar 31 juta ton per tahun.

Konsumsi terus naik, alih fungsi lahan juga terus berjalan. Sementara perubahan iklim membuat musim semakin sulit ditebak. Dan kita sering lupa, kelaparan tidak pernah viral sebelum benar-benar terjadi.

Kenyataannya, per detik ini, Indonesia masih mengimpor pangan: beras, gula, garam industri, kedelai, bahkan daging. Ironisme untuk negeri yang katanya agraris sejak dulu.

Sumber Foto: Ilustrasi AI

Dalam beberapa tahun terakhir, impor beras Indonesia bahkan pernah menembus jutaan ton per tahun. Bukan karena bangsa ini malas bertani, tetapi karena produksi dalam negeri belum mampu mengejar kebutuhan.

Misal, berdasarkan data kebutuhan konsumsi nasional, produk gula sebesar 6,33 juta ton. Produksi nasional sepanjang tahun 2025 hanya mampu memproduksi sebesar 2,67 juta ton. Hanya mampu memenuhi 42 persen dari kebutuhan.

Itulah sebabnya, negara sedang mencari jalan keluar. Salah satunya adalah food estate.

Lalu, kenapa Papua? Ya, Papua menjadi salah satu harapan besar itu. Papua memiliki jutaan hektare potensi lahan, air melimpah, curah hujan tinggi, dan sinar matahari cukup sepanjang tahun.

Jika proyek ini berhasil, bukan hanya beras yang bisa dipenuhi. Jagung, tebu, peternakan, hingga industri pangan baru bisa tumbuh. Indonesia tidak lagi sekadar bertahan hidup, malah bisa menjadi lumbung pangan kawasan, seperti cita-cita berbangsa sejak orde Pak Harto: swasembada pangan.

Saya jadi ingat teori Malthus trap klasik, kecepatan pertumbuhan rantai makanan akan selalu kalah dengan pertumbuhan rantai kelahiran. Satu deret ukur, satunya deret hitung. Konsekuensinya, akan memicu kemiskinan dan inflasi karena kelangkaan makanan. Dan kita sedang menghadapi itu: ledakan jumlah penduduk.

Tentu saja, kita boleh kritis. Harus kritis. Karena uang negara memang wajib diawasi. Tetapi kritik juga perlu adil. Tidak semua pengusaha adalah pemburu rente, tidak semua kontraktor datang untuk merusak. Banyak juga yang masuk dengan niat membangun. Mereka membawa alat berat, membuka akses jalan, menghidupkan ekonomi lokal, sekaligus menciptakan lapangan kerja.

Sebagian datang dengan mempertaruhkan modal besar di wilayah yang infrastrukturnya belum sepenuhnya siap. Kalau gagal, mereka rugi. Kalau berhasil, negara untung, pengusaha belum tentu.

Kritisisme dibangun bukan untuk saling mencurigai tanpa akhir, melainkan untuk saling mengawasi agar tujuan besarnya tercapai. Persis seperti Iduladha, yang dilihat bukan hanya pisaunya, tetapi niat pengorbanannya.

Masalah terbesar bangsa ini sering kali bukan kekurangan program, tetapi kekurangan kesinambungan. Swasembada pangan bukanlah proyek satu tahun; ia pekerjaan lintas generasi. Tiongkok butuh puluhan tahun membangun ketahanan pangannya. Brasil mengubah padang savana menjadi kekuatan pertanian dunia juga tidak sebentar.

Kita terlalu sering ingin hasil cepat, lupa prosesnya. Swasembada butuh ekosistem besar, proyek besar dengan langkah besar. Tentu saja, food estate tidak boleh berhenti pada pembukaan lahan. Ia harus menjadi gerakan ekonomi rakyat. Petani lokal harus menjadi pemain utama. Masyarakat wajib dilibatkan.

Kalau itu dilakukan, maka proyek pangan bukan sekadar urusan APBN. Ia akan bertransformasi menjadi ibadah kebangsaan.

Satu yang pasti, Iduladha dengan “pesta sapi” mengajarkan satu hal penting: pengorbanan terbaik akan selalu lahir dari keikhlasan.

Mungkin itu juga yang sedang dicoba dilakukan negara hari ini. Membangun kedaulatan pangan bukanlah pekerjaan populer. Tidak secepat membangun gedung, tidak seindah meresmikan jalan tol.

Tetapi ketika dunia mulai krisis pangan, ketika harga beras melonjak, ketika perang dan perubahan iklim mengganggu pasokan global, kita baru sadar: yang paling berbahaya bukanlah kekurangan daya kritis, tetapi kekurangan makan.

Karena itu, jangan buru-buru melihat semuanya sebagai “pesta babi”. Barangkali di balik segala kekurangan dan hiruk pikuknya, bangsa ini sebenarnya sedang menyiapkan sebuah “pesta sapi”. Pesta pengorbanan, pesta gotong royong.

Pesta untuk memastikan rakyat Indonesia tetap bisa makan di negerinya sendiri.

Hormat untuk Presiden, doa untuk Haji Isam. Tentu, untuk masyarakat Papua. Mereka semua siap berkorban secara ikhlas agar kita bisa berdaulat secara pangan, berdiri di atas kaki sendiri. Tabik.