Harus diakui bahwa kesejahteraan guru di Indonesia begitu miris. Bahkan ada situs berita yang menyampaikan bahwa seorang guru digaji 10.000 per bulan, sungguh keterlaluan.
Kenapa gaji guru tetap rendah sampai saat ini? Permasalahan paling utama adalah kekerasan simbolik yang begitu mengakar bahwa guru harus ikhlas, sabar, dan penuh pengabdian.
Seolah jika guru menuntut sebuah gaji untuk kesejahteraan distigmakan sebagai guru yang tidak ikhlas mengajar dan hanya memikirkan uang. Padahal kesejahteraan guru adalah masalah fundamental.
Bagaimana pendidikan bisa maju jika nasib guru terabaikan?
Masalah lainnya adalah terlalu banyak klasifikasi guru, dan sering kali malah jadi perpecahan satu sama lain. Dari guru honorer, guru honorer Pemda, guru bersertifikasi, guru PPPK, guru PPPK Paruh Waktu, guru PNS, hingga guru swasta.
Masing-masing klasifikasi ini hanya memikirkan nasibnya sendiri-sendiri karena mewajarkan perjalanan yang dilalui. Bagi guru PNS atau guru PPPK, mewajarkan saja guru honorer digaji rendah karena dulu merasakan hal yang sama ketika awal menjadi guru.
Padahal perkara tersebut adalah masalah struktural.
Terus kenapa guru tidak demo saja? Perihal ini sudah berkali-kali dilakukan oleh guru untuk menuntut kesejahteraan, tapi tak ada yang didengarkan.
Bahkan seorang guru pernah menangis di hadapan Dewan Perwakilan Rakyat, perkara gajinya yang begitu rendah. Tapi entah bagaimana suara itu menguap begitu saja.
Terus kenapa tidak mogok mengajar saja, seperti hakim yang mogok lalu dapat kenaikan gaji? Masalahnya jika guru mogok serentak mengajar, dari mana pendapatan mereka, sedang untuk sehari-hari saja seorang guru terpaksa cari sampingan.
Beda hal dengan nasib hakim yang bisa mogok kerja karena sudah sejahtera dari awal, maka bisa melaksanakan mogok kerja.
Dari mana uangnya untuk menggaji guru? Sebenarnya jika dikalkulasikan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) sangat cukup untuk menggaji kesejahteraan guru, terutama sekali guru honorer yang nasibnya tak tentu dan terpaksa mencari kerja sampingan.
Tapi masalahnya, APBN tersebut tidak diperuntukkan guru. Bahkan anggaran pendidikan sebesar 700-an triliun yang harusnya untuk pendidikan, 20% malah diberikan untuk program Makan Bergizi Gratis (MBG) sebesar 200-an triliun.
Hasilnya, gaji seorang sopir MBG lebih sejahtera dibanding guru honorer.
Selama ini jurusan pendidikan telah jadi primadona di kampus mana pun. Tapi mahasiswa tidak diberikan pemahaman bahwa memilih jurusan pendidikan maka bersiap jadi Sarjana Penuh Derita (S.Pd).
Ya, penderita nasib guru dengan gaji rendah. Bersyukur jika memiliki orang tua mapan atau punya pendapatan lain, maka bisa bertahan jadi guru.
Tapi, jika hanya mengandalkan jadi guru maka nasib nestapa yang menunggu. Bersyukur jika bisa lolos jadi guru PNS.
Sudah seharusnya mahasiswa jurusan pendidikan diberikan kesadaran kritis, didorong untuk bersuara untuk kesejahteraan guru, karena pundak pendidikan masa depan diletakkan pada mereka.
Sudah seharusnya ini menjadi agenda bagi dewan mahasiswa pendidikan untuk menyuarakan kesejahteraan guru. Bukannya sibuk berebut soal politik kampus yang tak jelas.
Mahasiswa mulailah membaca buku Pendidikan Kritis, seperti karya Paulo Freire mulai dari Pendidikan Kaum Tertindas, Sekolah Kapitalisme yang licik, serta Politik Pendidikan.
Lalu buku karya Eko Prasetyo Guru Mendidik itu Melawan!, Orang Miskin Dilarang Sekolah! Bacalah Sekolah itu Candu! Roem Topatimasang, Sekolah Dibubarkan Saja! Karya Chu Diel.
Agar kesadaran kritis tumbuh maka perlu digaungkan diskusi buku yang kritis soal pendidikan. Karena masalah guru bukanlah masalah ikhlas mengajar, tapi juga menyangkut kesejahteraan.
Maka, mahasiswa pendidikan bergeraklah!
Saat ini belum ada komentar