Kado Terbaik untuk KPU Datang dari Anak Muda
- account_circle Najmi Fuady
- calendar_month Sabtu, 24 Okt 2026
- visibility 17
- comment 0 komentar
- print Cetak

Sumber: Dok. pribadi penulis sewaktu mengabdikan diri sebagai Badan Adhoc KPU Kota Banjarmasin pada Pemilihan tahun 2024
info Atur ukuran teks artikel ini untuk mendapatkan pengalaman membaca terbaik.
Oleh: Najmi Fuady* — Setiap kali saya mengajak anak-anak Gen Z berbicara tentang politik, wajah mereka mendadak bosan. Tanpa perlu berkata apa pun, mimik mereka sudah mengucapkan “Ah, itu lagi!”
Mungkin tidak semua, tapi bagi banyak kawan muda yang saya temui, urusan politik tak lebih sekadar akrobat gimik di layar kaca, tempat para politisi saling melempar pujian dan disambut tawa serta tepuk tangan, meski tidak berdampak apa-apa bagi masyarakat.
Saya paham perasaan itu. Dulu saya juga menganggap politik sebagai tontonan sambil lalu, mirip sinetron yang akhir ceritanya sudah tertebak sejak adegan pertama, ketika seorang CEO necis menabrak sepeda gadis penjual jamu dan keduanya jatuh cinta. Pandangan itu berubah pelan-pelan setelah saya memperhatikan hal-hal kecil dalam keseharian.
Ambil contoh segelas es kopi susu di kedai kopi. Isinya espreso, susu, gula cair, dan es batu. Harganya lima belas sampai dua puluhan ribu rupiah, dan kita membayarnya langsung saja tanpa berpikir panjang.
Padahal harga itu dibentuk oleh banyak keputusan politik. Petani kopi memupuk kebunnya dengan pupuk yang sebagian disubsidi negara. Harga gula di pasar dijaga lewat harga acuan dan kebijakan impor yang diputuskan pemerintah. Mesin espreso di kedai menyala dengan listrik yang tarifnya ditetapkan pemerintah. Pelanggannya membayar dengan gaji yang besarnya dipengaruhi oleh kebijakan upah minimum.
Kalau satu saja keputusan itu berubah, harga di gelas ikut berubah. Kita mungkin tidak pernah membaca peraturan menterinya, tetapi kita selalu merasakan akibatnya saat membayar di hadapan kasir.
Contoh yang lebih dekat dengan kami di Banjarmasin adalah antrean BBM. Juli lalu, antrean truk di salah satu SPBU di kota ini mengular hampir satu kilometer setelah harga BBM nonsubsidi melonjak. Pada bulan yang sama, warga Medan antre berjam-jam hingga Ombudsman turun memeriksa Pertamina.
Penyebabnya tidak selalu sama. Di satu tempat, pemicunya lonjakan harga. Di tempat lain, pemicunya kepanikan akibat membaca berita-berita di media sosial. Namun, semuanya bermuara pada pertanyaan yang sama, yaitu siapa yang berwenang mengatur pasokan dan harga BBM. Jawabannya kembali ke pejabat yang kita pilih, atau orang-orang yang mereka tunjuk.
Kalau antrean BBM masih terasa jauh bagi sebagian kawan, mungkin asap tidak pernah jauh. Asap masuk lewat celah jendela tanpa permisi dan tidak menanyakan apa pilihan politik penghuni rumahnya.
Kiwari, Kalimantan Selatan kembali membara. BPBD Kalsel mencatat 4.926 kejadian kebakaran hutan dan lahan sepanjang 1 Januari hingga 14 Oktober 2026, dengan luas lahan terdampak lebih dari 27 ribu hektare. Pemerintah provinsi menetapkan status siaga darurat karhutla sejak 6 Juli hingga 31 Oktober.
Akibatnya kita hirup bersama. Pada 27 Agustus, indeks kualitas udara Banjarmasin menyentuh angka 182, kategori tidak sehat. RSUD Idaman Banjarbaru mencatat 116 kasus ISPA dan 65 kasus pneumonia hingga 20 Juli. Pada pagi 20 September, gedung terminal Bandara Syamsudin Noor bahkan hilang dari pandangan orang yang melintas di Jalan Ahmad Yani. Hingga 24 Oktober, setidaknya sembilan relawan gugur saat berusaha memadamkan api.
Kemarau dan El Niño memang ikut berperan, tetapi cuaca hanya menyiapkan lahan yang kering. Manusia yang memutuskan siapa boleh mengelola lahan itu dan siapa yang dihukum ketika lahan itu terbakar. Walhi Kalsel menumpangsusunkan data titik panas dengan peta konsesi, lalu menemukan sekitar 71 persen titik panas periode Mei hingga Juli 2026 berada di wilayah konsesi perusahaan, sebagian besar konsesi tambang.
Izin konsesi diterbitkan pejabat. Pengawasan dan penegakan hukumnya dijalankan lembaga yang dipimpin pejabat yang kita pilih, atau orang-orang yang mereka tunjuk. Menteri Kehutanan menyebut Ditjen Penegakan Hukum sedang memproses 42 kasus karhutla tahun ini. Greenpeace Indonesia mengingatkan bahwa ganti rugi sekitar Rp2,7 triliun dari perkara kebakaran 2012 hingga 2015 yang sudah berkekuatan hukum tetap belum seluruhnya ditagih.
Karhutla di Kalsel sudah berulang sejak 1990-an, lalu membesar lagi pada 2015, 2023, dan tahun ini. Selama itu, gubernur, bupati, dan anggota DPRD sudah berganti beberapa kali, sementara asap tetap datang hampir setiap kemarau.
“Siapa pun pemimpinnya, kita tetap kerja sendiri”
Sering ada kawan yang membantah dengan kalimat seperti ini. “Siapa pun pemimpinnya, kita tetap kerja sendiri, cari duit sendiri.”
Kalimat itu hanya benar separuh. Tidak ada presiden yang akan datang ke rumah untuk membayar kontrakan rumah kita. Tidak ada anggota DPR yang akan datang ke rumah untuk membayar sekolah anak-anak kita. Tidak ada wali kota yang akan datang ke rumah untuk memberikan beras dan lauk setiap hari. Namun, pemimpin menentukan medan tempat kita bekerja. Pemimpin bisa membuat izin usaha kecil selesai dalam sehari atau berbulan-bulan, membuat harga kebutuhan pokok stabil atau naik turun tanpa kabar, dan membuat gaji kita naik turun atau bahkan tidak sama sekali. Kita tetap mendayung jukung sendiri, tetapi pemimpin menentukan apakah sungainya tenang atau penuh batang kayu hanyut.
Saya juga tidak ingin melebih-lebihkan peran pemerintah. Harga minyak dunia dan cuaca berada di luar kendali siapa pun, sedangkan keputusan DPR ikut menentukan banyak hal dalam hidup kita. Karena itu, surat suara yang kita coblos memuat lebih banyak nama daripada presiden atau wali kota. Di sana ada calon anggota DPR dan DPRD yang membuat undang-undang dan menyetujui anggaran. Mereka semua sampai ke kursinya lewat bilik suara yang sama.
Mayoritas yang belum banyak hadir
Pada Pemilu 2024, generasi Z dan milenial mencakup 56,45 persen dari 204,8 juta pemilih terdaftar. Anak muda adalah mayoritas. Kalau kompak, mereka bisa menentukan arah pemilu tanpa menunggu restu generasi di atasnya.
Namun, mayoritas di atas kertas belum tentu hadir di TPS. Di Banjarmasin, meski partisipasi pemilih pada Pemilihan (Pilkada) 2024 sudah mencapai 62 persen, masih jauh di bawah partisipasi Pileg dan Pilpres pada tahun yang sama yang mencapai 78 persen. Dari 485.145 pemilih terdaftar, hanya 301.255 orang yang datang mencoblos. Artinya, sekitar 184 ribu warga kota ini masih membiarkan orang lain memilihkan wali kota untuk mereka. Saya tidak tahu berapa di antaranya anak muda, tetapi angka sebesar itu sulit tercapai tanpa mereka.
Tetangga kami di Banjarbaru punya cerita yang agaknya lebih pahit. Pemilihan wali kotanya harus diulang atas perintah Mahkamah Konstitusi. Pemerintah kota menyiapkan Rp12,9 miliar dari APBD untuk pemungutan suara ulang pada April 2025, dan partisipasinya hanya 56,44 persen. Uang daerah sudah keluar dua kali, sementara hampir separuh pemilihnya tetap di rumah.
Padahal pilkada memilih pemimpin yang paling dekat dengan urusan harian kita. Wali kota dan DPRD ikut menentukan apakah saluran air di gang rumah kita dikeruk sebelum musim hujan, dan apakah pasar tempat ibu kita berbelanja bahan baku harga nya dijaga tetap stabil atau dibiarkan saja.
Ke depan, urusan ini makin penting. Putusan Mahkamah Konstitusi memisahkan pemilu nasional dan pemilu lokal dengan jeda dua hingga dua setengah tahun. Pemilu lokal tidak lagi menumpang keramaian pilpres. Kalau kebiasaan enggan datang ke TPS saat pilkada terbawa, pemilu lokal bisa menjadi pesta yang sepi tamu, padahal yang dipilih adalah orang-orang yang akan mengurus jalan di depan rumah kita.
Melek politik tanpa harus jadi aktivis
Melek politik tidak berarti harus turun ke jalan atau berdebat di kolom komentar sampai kedua jempol memerah. Langkah sejatinya cukup mudah. Buka cekdptonline.kpu.go.id, masukkan NIK, dan pastikan nama kalian tercatat dengan benar di sana sebagai pemilih saat waktunya tiba.
Langkah berikutnya mungkin butuh sedikit kesabaran. Sebelum mencoblos, cari tahu apa yang pernah dikerjakan seorang calon, cek track record-nya di masyarakat, lalu bandingkan dengan janjinya. Foto di baliho hanya menunjukkan seberapa bagus fotografernya. Kalau kalian tinggal di Kalimantan Selatan, tanyakan juga kepada setiap calon kepala daerah apa rencananya agar kita tidak menghirup asap lagi tahun depan.
Setelah pemilihan selesai, kalian tetap boleh bersuara. Protes perlu, karena perbaikan berjalan lambat tanpa tekanan warga. Namun, protes yang paling sulit diabaikan datang dari orang yang juga hadir di TPS dan tahu siapa yang ia pilih. Politisi memperhitungkan suara, dan mereka tahu persis kelompok mana yang rajin datang.
Kado untuk yang berusia 73 tahun
Tulisan ini saya selesaikan menjelang 7 November 2026, hari lahir ke-73 Komisi Pemilihan Umum. Tahun ini KPU menetapkan tanggal lahirnya lewat Surat Keputusan Nomor 170 Tahun 2026. Tanggal itu merujuk pada pengangkatan Panitia Pemilihan Indonesia pada 1953, panitia yang menyelenggarakan Pemilu 1955. Dengan demikian, tahun ini KPU merayakan hari lahir resminya untuk pertama kali.
Sejak pemilu pertama itu, aturan, peserta, dan kotak suaranya sudah berkali-kali berganti. Satu hal tidak berubah. Pemilu hanya bermakna kalau warga datang dan tahu siapa yang mereka pilih.
Karena itu, saya kira kado terbaik untuk KPU di usia ke-73 adalah anak muda yang mau mengecek namanya di daftar pemilih, membaca rekam jejak calon, lalu datang ke TPS saat musim pemilu tiba.
Sebagai warga, kami berharap semoga KPU lebih sukses dalam mengemban amanah ke depan. Selamat hari lahir ke-73 KPU!
KPU melayani, bersama KPU kita bahagia!
Penulis Najmi Fuady
Banjarese, Nahdliyin, Madridista, Alumnus Interdisciplinary Islamic Studies UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, Meminati Studi Sosiologi dan Perilaku Informasi

Saat ini belum ada komentar