Ke Mana Lampu Sorot Kita Diarahkan?
- account_circle Najmi Fuady
- calendar_month Senin, 2 Nov 2026
- visibility 19
- comment 0 komentar
- print Cetak

Sumber Gambar : Diolah menggunakan Gemini AI, diambil dari haji.go.id dan BBC News
info Atur ukuran teks artikel ini untuk mendapatkan pengalaman membaca terbaik.
Oleh: Najmi Fuady* — Jumat, 30 Oktober 2026, Wakil Menteri Haji dan Umrah, Dahnil Anzar Simanjuntak, melontarkan sebuah gagasan di Manado.
Menurutnya, saudara-saudara kita dari kalangan Kristen, Katolik, Buddha, dan Hindu dapat dilibatkan dalam layanan jemaah haji, antara lain di embarkasi dan debarkasi.
“Fokus kita adalah memastikan jemaah haji menjadi simbol toleransi bagi umat beragama,” katanya. Gagasan itu segera dikutip banyak media.
Judul-judulnya bahkan terdengar sangat menggema daripada isinya. Yang di badan berita disebut keterlibatan dalam layanan pendukung, di judul berubah menjadi “nonmuslim bisa jadi petugas haji”.
Dalam sekejap, lampu sorot publik pun berpindah ke sana.
Kabar itu pertama kali saya dapat dari teman saya yang kini sedang studi lanjut di Belanda. Dia mengirim pesan lewat WhatsApp sambil berkelakar sedikit sinis, “gebrakan apa lagi ini?” sambil menempatkan emot ketawa di akhir pesannya.
Bagi kalangan yang selama ini kritis terhadap pemerintah, waktu munculnya gagasan itu terasa mengganjal. Dua hari sebelumnya, Rabu, 28 Oktober, bertepatan dengan Hari Sumpah Pemuda, sekitar 4.000 mahasiswa dan elemen masyarakat sipil berunjuk rasa di Bundaran HI, Jakarta.
Dengan slogan “Tepati atau Pergi!”, mereka membawa lima tuntutan, mulai dari penetapan karhutla sebagai bencana nasional hingga anggaran negara yang lebih berpihak pada kebutuhan publik.
Polisi mencegat mereka di beberapa titik, dan sore harinya terjadi dorong-dorongan di Jalan Sudirman. Pekan sebelumnya, Kamis, 22 Oktober, mahasiswa dari Aliansi BEM se-Kalimantan Selatan bersama warga mendatangi DPRD Kalsel di Banjarmasin.
Mereka menuntut karhutla ditetapkan sebagai bencana nasional dalam 3×24 jam, anggaran penanganannya dibuka, dan izin tambang serta sawit ditinjau ulang.
Tuntutan-tuntutan itu memang tidak menyasar Kementerian Haji. Namun, bagi para pengkritik, yang dipersoalkan bukan kementerian mana yang bicara, melainkan ke mana perhatian publik digiring.
Lantas, mengapa yang paling ramai dibicarakan justru siapa yang boleh menjadi petugas haji?
Kata kunci yang tepat barangkali adalah “sorotan”. Di panggung pertunjukan, lampu sorot menentukan apa yang dilihat penonton.
Pemain yang disorot tampak terang benderang, sementara yang lain tenggelam dalam gelap, meski sama-sama berada di atas panggung. Penonton jarang bertanya siapa yang memegang lampu itu, dan mengapa ia mengarahkannya ke satu titik.
Mereka cukup menikmati apa yang terang. Dalam politik, pertanyaan yang jarang diajukan penonton inilah yang justru paling penting.
Saya pun teringat teori agenda setting dari Maxwell McCombs dan Donald Shaw, yang mereka perkenalkan lewat jurnal Public Opinion Quarterly pada 1972. Hampir satu dekade sebelumnya, ilmuwan politik Amerika, Bernard Cohen, sudah merumuskan intinya dalam The Press and Foreign Policy (1963).
Menurut Cohen, pers mungkin sering gagal memberi tahu orang apa yang harus mereka pikirkan, tetapi sangat berhasil memberi tahu tentang apa mereka harus berpikir. McCombs dan Shaw kemudian membuktikannya lewat survei terhadap pemilih di Chapel Hill.
Isu yang paling sering diberitakan ternyata menjadi isu yang dianggap paling penting oleh publik. Yang disorot dianggap penting, dan yang gelap dianggap tidak ada.
Belakangan, McCombs mengembangkan teori ini ke tingkat kedua. Media tidak hanya menentukan isu yang kita pikirkan, tetapi juga sisi mana dari isu itu yang menonjol.
Para peneliti lain lalu menengok arah sebaliknya, siapa yang menyusun agenda media itu sendiri? Jawabannya, sering kali, adalah pejabat dan politisi yang pandai melempar isu.
Di Inggris, cara ini dikenal dengan ungkapan nakal “strategi kucing mati”, yang kerap dikaitkan dengan konsultan politik asal Australia, Lynton Crosby. Logikanya sederhana.
Jika percakapan di meja makan sedang tidak menguntungkanmu, lemparkan bangkai kucing ke atas meja. Semua orang akan menjerit, dan tak ada lagi yang membicarakan soal tadi.
Dari sudut pandang para pengkritik, gagasan petugas haji nonmuslim tampak seperti “kucing” semacam itu. Isunya menyentuh hal yang paling peka bagi umat Islam, yaitu ibadah, sehingga hampir pasti memancing reaksi.
Perdebatannya pun gampang dipahami: setuju atau menolak, toleran atau intoleran. Sementara itu, pertanyaan yang lebih rumit dan kurang “seksi” tersisih ke pinggir.
Bagaimana pemerintah menjawab tuntutan agar karhutla ditetapkan sebagai bencana nasional? Bagaimana pemerintah menjawab tuntuan agar menghentikan pemborosan anggaran untuk MBG dan Kopdes? Bagaimana pemerintah menjawab tuntutan agar menurunkan biaya pendidikan, memberikan akses layanan dasar yang merata, serta menyediakan lapangan pekerjaan yang berkualitas bagi rakyat? Bagaimana pemerintah menjawab tuntutan agar menghentikan penggunaan hukum untuk penyalahgunaan kekuasaan? dan bagaimana pemerintah menjawab tuntutan agar mengembalikan kebebasan bersuara dan berpendapat, mengadili pelanggar HAM, serta menghentikan militerisasi ruang sipil?
Mengapa aksi ribuan orang di Hari Sumpah Pemuda hanya bertahan sehari dua di linimasa? Apakah pengalihan sorotan ini disengaja? Entahlah.
Saya tidak punya bukti, dan menuduh tanpa bukti bukanlah sikap yang adil.
Namun, teori agenda setting mengajarkan bahwa pengalihan sorotan tidak selalu memerlukan niat. Ia cukup terjadi, dan akibatnya sama: perhatian publik yang terbatas tersedot ke satu titik.
Tradisi Islam memuliakan keberanian menyampaikan kebenaran kepada penguasa. Dalam suatu riwayat, Nabi pernah mengingatkan, jihad yang paling utama disebut sebagai menyampaikan kalimat yang benar di hadapan penguasa yang zalim. Saya tidak sedang menyebut pemerintah kita zalim.
Namun, hadis ini mengingatkan bahwa suara kritis bukan gangguan, melainkan bagian dari menjaga amanah kekuasaan. Di depan gedung DPRD Kalsel, seorang ibu rumah tangga yang ikut berorasi mengeluhkan asap yang sudah hampir tiga bulan dan air PAM yang terasa asin.
Suara seperti itu layak disorot dengan tekun, bukan dengan lampu yang mudah berpindah.
Para mahasiswa pun perlu bercermin. Pagar yang roboh, fashum yang rusak, hingga botol yang dilempar memudahkan orang memalingkan perhatian dari isi tuntutan ke kericuhannya. Padahal, kucing mati hanya berhasil jika ada yang mau menoleh.
Jika kita menoleh sebentar, lalu kembali menatap meja, strategi itu kehilangan daya. Sayang, kita lebih sering menoleh lama, lalu lupa pada meja itu sendiri. Alangkah mudahnya kita digiring!
Alhasil, gagasan Wamenhaj di Manado boleh saja diperdebatkan dalam konteks hukum agama maupun hukum negara, dan perdebatan itu sah dalam demokrasi. Namun, perdebatan tentang toleransi tidak boleh menjadi alasan untuk berhenti mendengar tuntutan para mahasiswa yang turun ke jalan, dari daerah hingga pusat.
Lampu sorot memang dipegang oleh mereka yang berkuasa, tetapi mata yang menatap adalah milik kita. Pertanyaannya, apakah kita akan menjadi penonton yang matanya selalu mengikuti ke mana lampu diarahkan, atau penagih amanah yang tetap menatap meja, meski seekor kucing baru saja dilempar ke atasnya?
Penulis Najmi Fuady
Banjarese, Nahdliyin, Madridista, Alumnus Interdisciplinary Islamic Studies UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, Meminati Studi Sosiologi dan Perilaku Informasi

Saat ini belum ada komentar